Peraturan Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia
Setiap pihak wajib mengelola limbah B3 secara tepat dan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan cara ini, mereka dapat mengurangi potensi pencemaran lingkungan yang timbul dari limbah B3.
Peraturan pengolahan limbah B3 merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengolahan limbah di sektor industri. Jika peraturan ini tidak dipatuhi, maka akan dikenakan sanksi dan tindakan tegas oleh pihak berwenang.
Setiap industri wajib memiliki petugas pengolahan limbah B3 yang memiliki sertifikasi lingkungan dan telah mengikuti Pelatihan PLB3 atau OPLB3 BNSP.
Apa Itu Limbah B3?
Limbah B3 merupakan sisa usaha dari suatu kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah ini biasa dihasilkan dari aktivitas baik dari sektor industri, rumah tangga, Kesehatan, dan lainnya.
Beberapa regulasi dan peraturan mengatur pengolahan limbah B3 agar masyarakat tidak membuangnya sembarangan ke lingkungan sekitar.
Proses pengolahan ini mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penumpukan limbah B3.
Peraturan Pengelolaan Limbah B3
Beberapa regulasi ini mengatur tentang proses pengolahan limbah B3 yang aman dan tepat. Sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan, baik dari segi kesehatan atau kelestarian lingkungan, berikut diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
UU ini berisi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU 32/2009 menjadi dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
Adapun kerangka regulasi yang mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pengelolaan, pengangkutan, dan pembuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
PP No. 22 Tahun 2021 berisi tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini hadir untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3.
PP 22/2021 juga mengatur terkait persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengolahan mutu air, udara, laut, dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan B3 atau non B3, data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, dan pengenaan sanksi administratif.
3. PerMen LHK Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Peraturan ini membahas terkait penetapan status limbah B3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3, pembuangan, perpindahan lintas batas limbah B3, permohonan dan penerbitan persetujuan teknis PLB3 dan SLO-PLB3.
4. Standar dalam Pengelolaan Limbah B3
Dalam Standar Pengelolaan Limbah B3 berisi tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah B3.
Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap limbah B3 diolah dengan aman, serta dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan hidup.
5. ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan
Penerapan ISO 14001 membantu organisasi mematuhi peraturan dan standar terkait limbah B3 serta meningkatkan kinerja lingkungan mereka.
ISO 14001 memberikan serangkaian pedoman bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengurangi dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional, termasuk dalam pengolahan limbah B3.
Dalam mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, penting untuk diperhatikan tata cara pengolahannya. Mulai dari pengelolaan, pengangkutan, dan pembuangan limbah B3 harus dengan cara yang aman dan tepat untuk menghindari risiko K3.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan standar dalam mengelola limbah, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan dampak negatif.
